Read Time:3 Minute, 47 Second

Politeknik Negeri Kupang (PNK) akan mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam pembangunan serta penataan ruang terkait pengelolaan sumber daya air (SDA). Hal ini mengingat minimnya sumber air yang harus ditangani serius dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Seminar Nasional bertema ‘Penataan Ruang Berbasis Sumber Daya Air secara Terpadu (Integrated Water Resources Management) dalam wilayah kepulauan NTT berlangsung di Aula Pariwisata PNK, Kamis (21/11).

Pantauan VN, hadir Kepala Dinas PUPR NTT Maxi Nanabu sekaligus mewakili Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), Wakil Direktur I PNK Aloysius Leki, Wakil Direktur II PNK Ramzy GGL Sayonara,

Wakil Direktur III PNK Amrosius A Tino, Ketua Jurusan Teknik Sipil PNK Dian Erlinawaty Johannes, Ketua Jurusan Teknik Pengairan Universitas Brawijaya Ussy Andawayanti, para staf pengajar serta mahasiswa teknik sipil PNK.

Amrosius mengatakan PNK telah memulanya dengan baik dengan berbagai proses pendidikan maupun seminar.

Seminar yang dilakukan, menurutnya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi berbagai masalah terkhususnya masalah konstruksi yang secara teknis ada dalam jurusan teknik sipil.

“Kita mulai menjadi lebih baik, PNK setiap tahun memberikan sejumlah seminar dalam pengembangan Iptek dalam menggaungkan materi pembangunan yang berdampak positif termasuk pengelolaan SDA,” ujar dia.

Melalui hal ini kata dia, PNK bisa berkontribusi menyumbangkan ide terkait pembangunan dan penataan ruang berbasis SDA secara terpadu agar adanya ruang untuk air dalam mencukupi kehidupan khalayak luas.

Ketua Jurusan Teknik Sipil PNK Dian Erlinawaty Johannes mengungkap alasan diselenggarakan seminar bertopik sumber daya air karena keterikatan masyatakat NTT dengan masalah minim air.

Menurutnya, perlu adanya pengelolaan SDA yang optimal, jika lintasan debit besar maka berpotensi rusak atau mengalami erosi lahan karena pemanfaatan lahan yang salah. Pembangunan daerah tanpa melihat ruang terbuka hijau maka tidak ada ruang untuk tanaman/vegetasi dalam mendukung hujan serta menampung air. Bisa juga memanfaatkan tampungan air/simpanan air, tetapi justru saat ini malah ditimbun, padahal ledokan bagus dalam penyerapan dan penyimpanan air.

“Kita bisa memanfaatkan tampungan air/simpanan air, saat ini malah ditimbun jadi ledokan lebih bagus agar bisa tersimpan, sedangkan bila ditimbun maka air akan terbawa ke laut atau disebut land off (lintasan besar). Kita menganggap metropolitan adalah contoh membangun tanpa melihat ruang terbuka hijau tidak ada space untuk tanaman/vegetasi untuk mensupport hujan serta daya serap atau pun daya tampung air,” ujar dia.

Ia berharap seminar ini dapat bersinergi dalam penelitian dan pengabdian dengan pemerintah daerah agar kampus dapat diikutsertakan dalam memajemen pembangunan berdasarkan SDA (water resource) di NTT.

Menurutnya, banyak drainase yang dibangun pemerintah dari segi kontur banyak yang ukuran tinggi tidak jelas, sehingga tidak tahu bagaimana air dibuang. Pembangunan biasanya belum melihat daya penyerapan air yang harus diperhatikan pemerintah melalui bidang teknis tata ruang.

Mewakili Gubernur NTT Kepala Dinas PUPR NTT, Maxi Nenabu mengatakan, pemerintah sangat mengapresiasi dukungan PNK dalam mendukung penataan ruang berbasis SDA secara terpadu.

Menurutnya, karakteristik wilayah dan iklim di NTT yang curah hujan lebih rendah dibandingkan musim kemarau. Jika berdasarkan hari hujan dalam setahun, Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari hujan tertinggi, 160 hari Manggarai Barat 125 hari dan Ngada 121 hari. Sedangkan daerah hari hujan terendah adalah Kabupaten Sumba Tengah 31 hari, TTS 62 hari dan TTU 68 hari hujan sesuai data pada 2015 lalu.

Analisa kebutuhan air di NTT, kata dia dibagi menjadi tiga dengan total kebutuhan sebesar Rp10,03 miliar m3/tahun yaitu kebutuhan air irigasi, kebutuhan air baku dan kebutuhan air non irigasi.

Kebutuhan air irigasi untuk mengairi areal daerah irigasi di NTT seluas 355.969 Ha yang terdiri dari Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat sebanyak 26 DI, dengan total areal 106.689 Ha, Daerah Irigasi kewenangan provinsi sebanyak 42 DI dengan total areal 60.328 Ha, Daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota sebanyak 3.069 DI dengan total areal 188.952 Ha.

Melihat kebutuhan air masyarakat NTT serta SDA yang tersedia, maka diperlukan pengelolaan SDA yang optimal dan terpadu serta dilindungi dengan sistemperencanaan tata ruang oleh pemerintah daerah, pemilik lahan dan instansi pengendali lingkungan seperti Dinas Lingkungan dan Kehutanan.

“Permasalahan Sumber Daya Air (SDA) dalam memenuhi kebutuhan rakyat terjadi dalam berbagai aspek maka harus menjadi perhatian lebih semua pihak termasuk PNK” ujar dia.

Masalah air di Kota Kupang salah satu penyebabnya karena debit air bendungan tilong yang turun drastis karena tidak ada air yang masuk serta penguapan tinggi dikarenakan cuaca panas ekstrem saat ini.

Menurutnya rencana tata ruang harus menentukan wilayah penentu sumber daya air setiap daerah (Kabupaten/Kota), kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan tunduk pada peraturan yang khusus yang perlu dibuat oleh setiap pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan nasional yang berlaku.

Dia pun berharap teknik sipil PNK Kupang dapat membantu pemerintah mengelolah sumber daya air demi kesejahteraan rakyat NTT

Close
Close